Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD SBB tersebut dihadiri Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selfinus Kainama, Sekretaris Daerah Alfin Tuasuun, pimpinan OPD, serta 23 anggota DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD SBB, Andy Koly.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Selfinus Kainama mewakili Bupati Seram Bagian Barat menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2025 yang telah melaksanakan pembahasan secara objektif dan konstruktif.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Wakil Bupati.
Pemerintah daerah menilai rekomendasi DPRD memiliki peran strategis sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.
Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menindaklanjuti rekomendasi DPRD tahun sebelumnya melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, perbaikan tata kelola administrasi, serta peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Namun demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama berkaitan dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat, sehingga diperlukan penyesuaian prioritas pembangunan secara lebih selektif dan terukur,” kata Wakil Bupati.
Menurutnya, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya belanja wajib, serta penyesuaian kebijakan transfer daerah turut mempengaruhi kapasitas pembiayaan pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah memfokuskan penggunaan anggaran pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat, pengurangan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Perbedaan pandangan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar, namun seluruh pihak memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ungkap Wakil Bupati.
Melalui rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berharap rekomendasi DPRD dapat menjadi pijakan penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Diskominfo SBB)