AMBON – Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Asri Arman menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola dan Penyelesaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/11/2026), di Kantor Gubernur Maluku, Ambon.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Asri Arman didampingi Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama, Plh. Sekretaris Daerah, serta para pimpinan perangkat daerah terkait. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian berbagai persoalan aset daerah.
Rapat yang difasilitasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK tersebut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Maluku, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku, serta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah.
Agenda koordinasi mencakup arahan terkait penyelesaian permasalahan aset daerah, pembahasan progres penyelesaian aset bermasalah, termasuk Persetujuan Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D), diskusi lintas instansi, hingga penyusunan dan penandatanganan notulen serta rencana tindak lanjut.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten SBB diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, KPK, serta instansi pertanahan dalam mendorong penyelesaian persoalan aset secara terukur, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati Asri Arman menegaskan bahwa penyelesaian aset daerah membutuhkan komitmen, koordinasi, dan langkah konkret lintas instansi agar aset pemerintah memiliki kepastian administrasi dan hukum serta dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terus berupaya memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah (BMD), termasuk penataan administrasi, kepastian status kepemilikan, serta penyelesaian berbagai persoalan aset melalui koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan memastikan aset milik daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. (Diskominfo SBB)

