KAIRATU-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah melalui Rapat Paripurna DPRD terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Gedung DPRD SBB, Rabu (26/11/2025).
Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Leverne A. Tuasuun memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas pembahasan yang telah dilakukan secara mendalam dan konstruktif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Catatan-catatan kritis DPRD selama proses pembahasan akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas beliau.
Bupati juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi akibat penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memastikan program-program prioritas dapat berjalan demi menjaga keberlanjutan pelayanan publik.
Hal lain yang disampaikan juga bahwa kesepakatan KUA-PPAS 2026 menjadi dasar penting bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran yang nantinya tertuang dalam Rancangan APBD 2026, sebelum kembali dibahas bersama DPRD.
“Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang akan dibahas bersama diharapkan dapat berjalan optimal, sehingga kepentingan masyarakat dapat terlayani dan pembangunan daerah dapat berlangsung maksimal,” ujar Bupati.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah.
“Mari bergandeng tangan menyatukan gerak langkah demi memajukan daerah ini dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat,” tutup beliau.
Rapat Paripurna ini menandai langkah penting dalam membangun keselarasan kebijakan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus memastikan arah pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat juga menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran yang disusun akan terus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Diskominfo SBB)