PIRU – Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi, Badan Informasi Geospasial (BIG), Selasa (18/08/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Seram Bagian Barat tersebut menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten SBB mempercepat penataan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara terarah, objektif, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Asri Arman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Badan Informasi Geospasial yang telah hadir memberikan pendampingan serta berbagi pengetahuan kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui kegiatan bimtek tersebut.
Menurutnya, kehadiran jajaran BIG merupakan bentuk perhatian dan dukungan nyata Pemerintah Pusat dalam membantu daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan desa yang lebih terarah dan berkeadilan.
“Batas desa bukan sekadar garis pada peta, melainkan batas wilayah administratif yang memiliki konsekuensi terhadap aspek hukum, pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, serta kehidupan sosial masyarakat,” ujar Bupati.
Beliau menjelaskan, kejelasan batas desa sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap wilayah administrasi desa sekaligus meminimalkan potensi konflik maupun sengketa antarwilayah.
Permasalahan batas desa, kata Bupati, dalam sejumlah kasus dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan aset desa, penyaluran berbagai program pemerintah maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, proses penegasan batas desa harus dilakukan secara cermat, objektif, partisipatif, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati berharap melalui kegiatan bimtek tersebut, para peserta dapat meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan, regulasi, dan teknis penegasan batas desa, termasuk pemanfaatan data geospasial dan pemetaan yang akurat.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahaman terhadap batas desa, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata dalam proses penegasan batas desa di wilayah masing-masing,” harapnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten SBB dalam menyelesaikan berbagai persoalan batas wilayah.
Menurut Bupati, setiap persoalan batas desa perlu diselesaikan melalui mekanisme yang baik, mengedepankan musyawarah, tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepastian hukum.
“Saya juga mengharapkan adanya sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah secara musyawarah dan penuh tanggung jawab,” tegas beliau.
Bupati menambahkan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berkomitmen untuk terus mendukung percepatan penataan dan penegasan batas desa sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terencana.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi BIG yang telah berkenan hadir dan memberikan ilmu serta pemahaman kepada pemerintah daerah dan peserta bimtek.
Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, para narasumber dari BIG, staf ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten SBB, insan pers, tokoh agama, tamu undangan, serta peserta Bimtek Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Bupati Asri Arman berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata dalam mempercepat penyelesaian penataan batas desa di Kabupaten Seram Bagian Barat serta menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menciptakan kepastian administrasi wilayah.
Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta Badan Informasi Geospasial, proses penataan dan penegasan batas desa diharapkan dapat berjalan secara objektif, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan batas wilayah pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta terciptanya kepastian dan ketenteraman bagi masyarakat. (Diskominfo SBB)