AMBON – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Maluku selama tiga hari dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur serta seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku, Kamis (27/11/2025).
Mendagri hadir didampingi Ibu Tri Suswati, Ketua TP-PKK Pusat, yang sebelumnya menyelesaikan kunjungan kerja ke Pulau Banda. Rakor digelar di ruang VIP Bandara Pattimura Ambon, membahas isu strategis seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penyerapan anggaran 2025, persiapan Natal dan Tahun Baru, serta program prioritas lainnya.
Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, memaparkan kondisi inflasi dan strategi pengendalian harga di wilayahnya.
“Laju inflasi di Kabupaten Seram Bagian Barat cenderung stabil. Kami menjadi daerah penyangga bagi Kota Ambon sebagai kota IHK (Indeks Harga Konsumen), dengan acuan Indeks Perkembangan Harga (IPH),” ujar Bupati.
Hingga minggu ketiga November, IPH SBB tercatat rendah dan terkendali, yakni 0,78 persen menurut Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Bupati juga menekankan kesiapan menghadapi risiko inflasi yang dipengaruhi pasokan dari luar daerah.
“Saya telah menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjalankan strategi 4 K: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” jelasnya.
Mengenai penyerapan anggaran, Asri Arman menyampaikan, “Per 27 November 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat 96,41 persen, sementara realisasi belanja daerah 74,17 persen. Kami melakukan pembayaran pekerjaan per termin sesuai kemajuan fisik, monitoring mingguan APBD, dan rapat pimpinan OPD setiap Senin untuk memastikan kelancaran penyerapan anggaran.”
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi capaian pengendalian inflasi di Maluku yang tetap terkendali di angka 2,30 persen year-on-year (yoy). Ia menegaskan, sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah laut yang luas, tantangan distribusi dan transportasi barang sangat kompleks, sehingga pencapaian ini layak diapresiasi dan dipertahankan.
Selain itu, Tito mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Maluku. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, pertumbuhan ekonomi triwulan III meningkat menjadi 4,31 persen yoy dari 3,39 persen triwulan II-2025.
“Saya menginstruksikan seluruh Kepala Daerah untuk mengevaluasi realisasi APBD agar sesuai rencana, karena kondisi perekonomian daerah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Mendagri.
Rakor ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Maluku. (Diskominfo SBB)