PIRU – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus memperkuat sinergi dengan Tim Penggerak PKK dalam mendukung pembangunan keluarga, peningkatan layanan kesehatan dasar, serta percepatan penurunan stunting. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2026 yang dihadiri Bupati SBB, Asri Arman, di Aula Lantai III Kantor Bupati Seram Bagian Barat, Senin (08/06/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Seram Bagian Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Leverne A. Tuasuun, para pimpinan perangkat daerah, Ketua TP-PKK Kabupaten Seram Bagian Barat Yeni Rosbayani Asri, organisasi perempuan, para camat, kepala desa, serta pengurus dan kader PKK tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Seram Bagian Barat, Yeni Rosbayani Asri, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh kader PKK yang selama ini menjadi ujung tombak penggerak kesejahteraan keluarga di daerah.
“Hari ini saya melihat wajah-wajah penuh optimisme dari para kader PKK se-Kabupaten Seram Bagian Barat. Saya merasa sangat bangga dan terhormat berada di tengah perempuan-perempuan hebat yang menjadi ujung tombak penggerak kesejahteraan keluarga dan tidak pernah lelah mengabdi untuk Bumi Saka Mese Nusa,” ujar Ketua TP-PKK.
Menurutnya, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan mendukung agenda pembangunan pemerintah dari tingkat pusat hingga desa.
“Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan. Peringatan ini merupakan momentum gerakan bersama seluruh jajaran Tim Penggerak PKK dari pusat hingga desa dan dasawisma untuk semakin meneguhkan komitmen dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK serta mendukung kebijakan pembangunan pemerintah,” tegas Beliau.
Mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, peringatan HKG PKK ke-54 menjadi pengingat akan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.
“Kita menyadari bahwa keluarga adalah unit terkecil masyarakat, tetapi memiliki peran terbesar dalam membentuk kualitas dan karakter suatu bangsa. Karena itu, penguatan keluarga harus menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Yeni Rosbayani Asri.
Selain menjadi sarana evaluasi program kerja, Rakerda III TP-PKK Kabupaten Seram Bagian Barat juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan hingga tingkat desa guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran PKK atas peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54. Menurutnya, PKK telah membuktikan diri sebagai mitra strategis pemerintah yang berkontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan ekonomi keluarga.
“PKK memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah karena program-programnya menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga,” kata Bupati.
Bupati menegaskan bahwa pada tahun 2026 pemerintah pusat menetapkan penguatan layanan kesehatan dasar, revitalisasi Posyandu, dan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, PKK, pemerintah desa, dan masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana Posyandu, pemberian makanan tambahan bergizi, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta pemberian insentif kepada kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa.
Bupati juga menekankan pentingnya pemerataan insentif kader Posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah dan para kader memperoleh dukungan yang layak atas pengabdian yang diberikan kepada masyarakat.
Selain itu, Bupati menegaskan bahwa transformasi Posyandu menuju enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus terus diperkuat. Menurutnya, Posyandu tidak lagi hanya berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat layanan dasar masyarakat yang terintegrasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
Beliau juga menyoroti pentingnya pemerataan insentif kader Posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat agar para kader yang selama ini bekerja secara sukarela mendapatkan dukungan yang layak.
“Saya meminta agar dilakukan penyeragaman dan pemerataan insentif kader Posyandu sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antar wilayah. Kader Posyandu adalah garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat yang harus kita dukung bersama,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan upaya percepatan penurunan stunting agar lebih mengedepankan aksi nyata di lapangan melalui kerja kolaboratif yang terukur dan berkelanjutan.
“Kita jangan terlalu banyak berteori. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata di lapangan. Setiap OPD harus memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat,” tegas Beliau.
Melalui peringatan HKG PKK ke-54 dan Rakerda III TP-PKK Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berharap seluruh jajaran PKK hingga tingkat desa semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga, mendukung pelayanan dasar masyarakat, serta mempercepat penurunan stunting dan berbagai persoalan sosial lainnya. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, PKK, pemerintah desa, dan masyarakat, pembangunan yang berpusat pada keluarga diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Diskominfo SBB)