PIRU – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui Badan Perencanaan Kabupaten SBB menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2024.
Berlangsung di Gedung Hatutelu kota Piru pada Selasa (11/04/2023) kegiatan ini mengusung tema kegiatan “Menstabilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan dasar dan kualitas berdemokrasi”. Dibuka dengan resmi oleh Penjabat (Pj.) Bupati Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin, SE., MH., dengan didamping Sekretaris Daerah Alvin Tuasuun, SP., MSi., para kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), para Camat dan Kepala Desa.
Selain itu Turut hadir pula Ketua DPRD Kab. SBB Abdul Rasyid Lisaholit dan para perwakilan Forkopimda lainnya. Pada Musrenbang RKPD kali ini oleh Panitia turut dihadirkan pula beberapa narasumber antara lain, Kepala Bank Indonesia (BI) Maluku yang diwakili oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku M. Lukman Hakim, Sekretaris Dinas Pariwisatan Maluku Rio Z. M. Pellu, SH., M.Kn., Kepala Balai Prasarana Provinsi Maluku Reza Rizka Pratama, ST. dan Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Maluku Libertty Lewerissa, SE., MSi.
Sebelum membuka secara resmi kegiatan ini, Pj. Bupati berkesempatan menyampaikan sambutannya, “Pemkab SBB berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan dokumen RKPD yang berfungsi sebagai landasan yuridis dan operasional dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan. Oleh karenanya pada Musrenbang kali ini dapat menyerap aspirasi masyarakat, serta dapat dipaduserasikan dengan aspirasi yang berkembang di berbagai lapisan masyarakat”.
Dalam sambutannya Pj. Bupati juga menyampaikan beberapa capaian indikator pembangunan di kabupaten ini antara lain, laju pertumbuhan yang naik dari – 0,17 persen pada 2020 menjadi 3,40 persen pada 2021, meningkatnya indeks pembangunan manusia dari 65,83 pada 2021 menjadi 66,67 pada 2022, menurunnya tingkat pengangguran terbuka 4.839 jiwa pada 2021 menjadi 4.425 jiwa pada 2022. Menurunnya angka kemiskinan dari 25,27 persen pada 2021 menjadi 22,25 persen pada 2022. Dari sisi pelayanan publik, berdasarkan hasil penilaian survei kepatuhan pelayanan publik dari OMBUSMEN RI Maluku pada 2022, SBB berada di zona kuning atau level kepatuhan sedang. Dan yang terakhir, terjadi penurunan angka prevalensi stunting dari 28,70 persen pada 2021 menjadi 27,50 persen pada 2022.
Diakhir sambutannya Pj. Bupati mengingatkan, “Kepada Perangkat Daerah agar konvergensi lintas perangkat daerah terus ditingkatkan serta memperhatikan program kegiatan prioritas didalam menjawab isu permasalah di masyarakat. Selalu meningkatkan kesigapan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana alam, segera dibentuk tim percepatan penurunan stunting mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa. Dan segera berkoordinasi sesuai tupoksinya, untuk memverifikasi dan memvalidasi data, baik kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim sebagai dasar intervensi program dan kegiatan yang tepat sasaran”. (P-02)