PIRU-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kembali melaksanakan Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Adminduk) sebagai komitmen menghadirkan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan difokuskan pada dua panti asuhan, yakni Panti Asuhan Rumah Kasih Yakobus Abadi di Piru serta Panti Asuhan Santa Maria Ratu Rosari di Kamal, Selasa (18/11/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Dukcapil memberikan layanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak yang tinggal di kedua panti. Langkah ini bertujuan memastikan setiap anak memperoleh identitas resmi sebagai dasar akses layanan publik.
Kepala Dinas Dukcapil SBB, Julis Nahuway, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Dinas Sosial dan Kejaksaan Negeri SBB dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak panti, khususnya terkait dokumen kependudukan.
“Ini bagian dari kehadiran negara untuk memastikan semua anak memiliki identitas yang sah. Kami ingin memastikan anak-anak panti memiliki hak yang sama seperti anak lainnya, terutama dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan,” ungkap Julis.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini turut melibatkan jajaran Dukcapil, termasuk Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Erny bersama staf yang turun langsung memberikan pelayanan.
“Kami hadir langsung di lapangan agar proses pengurusan dokumen dapat selesai tanpa hambatan dan memastikan pelayanan diberikan secara cepat dan tepat,” ujar beliau.
Dukcapil SBB menegaskan komitmennya untuk terus memperluas pelaksanaan Jebol Adminduk ke seluruh panti asuhan yang ada di Kabupaten SBB. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada anak yang terabaikan dalam pemenuhan dokumen kependudukan.
“Kami akan terus mendatangi semua panti asuhan di wilayah SBB. Ini komitmen kami agar setiap anak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap,” tegas Julis.
Melalui program Jebol Adminduk, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berharap seluruh anak di wilayah tersebut dapat memperoleh identitas resmi sehingga tidak lagi terkendala dalam mengakses layanan publik dan jaminan sosial yang menjadi hak mereka. (Diskominfo SBB)