PIRU – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bersama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Maluku menggelar Rapat Advokasi Analisis Situasi Kegiatan Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Fase II Tahun 2026, Rabu (10/06/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat lantai II Kantor Bupati tersebut dihadiri Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman, Wakil Bupati Selfinus Kainama, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Leverne A. Tuasuun, Ketua TP-PKK Kabupaten Seram Bagian Barat Yeni Rosbayani Asri, jajaran Poltekkes Kemenkes Maluku, Perwakilan BPS Kabupaten SBB, Direktur RSUD Piru, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa, kepala puskesmas, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
Rapat advokasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting sekaligus mendukung pelaksanaan Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku, Saida Rauf, menjelaskan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat kembali ditetapkan sebagai lokus Program INEY Fase II Tahun 2026 berdasarkan arahan Direktorat Kesehatan Keluarga, Imunisasi, dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan.
Menurutnya, keberlanjutan program tersebut didasarkan pada kebutuhan penguatan intervensi dan percepatan penanganan stunting di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Program ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses terhadap gizi yang baik sejak dini serta memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas sebagai investasi masa depan daerah,” ujarnya.
Dalam pemaparan analisis situasi dijelaskan bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat masalah gizi kronis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Berdasarkan data Riskesdas Tahun 2018, prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat tercatat sekitar 31,2 persen. Meskipun mengalami tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya, upaya percepatan penanganan stunting masih memerlukan perhatian serius melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional lebih dari 98 persen dari total jumlah penduduk sekitar 220.619 jiwa. Namun demikian, capaian tersebut perlu diimbangi dengan penguatan intervensi lintas sektor guna menurunkan angka stunting secara signifikan.
Berbagai masukan strategis turut mengemuka dalam forum tersebut, di antaranya penguatan sistem data terpadu dan digitalisasi pelaporan kesehatan di tingkat desa dan kecamatan, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data stunting, serta penguatan peran pemerintah desa, TP-PKK, dan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.
Selain itu, Posyandu kembali ditegaskan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di masyarakat. Karena itu, kader Posyandu dinilai perlu mendapatkan dukungan yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, fasilitas, serta dukungan operasional yang memadai.
Sementara itu, Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, TP-PKK, kader Posyandu hingga masyarakat.
“Penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi yang kuat, data yang akurat, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegas Bupati.
Bupati juga menekankan pentingnya upaya pencegahan sebagai fokus utama program, mulai dari masa kehamilan, kelahiran, hingga usia dini melalui pendekatan siklus hidup yang terintegrasi.
Menurut beliau, keberhasilan program percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada kualitas data, koordinasi lintas sektor, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program secara berkelanjutan.
Ketua TP-PKK Kabupaten Seram Bagian Barat, Yeni Rosbayani Asri juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.
Menurutnya, keberhasilan penurunan angka stunting tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, pemerintah desa, serta kader Posyandu yang selama ini berada di garis depan pelayanan masyarakat.
“Pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Edukasi kepada ibu hamil, pemenuhan gizi anak, pola asuh yang baik, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program percepatan penurunan stunting,” ujar Yeni Rosbayani Asri.
Beliau juga menekankan pentingnya peran kader PKK dan Posyandu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait kesehatan ibu dan anak, pola hidup sehat, serta pencegahan stunting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Selain itu, Ketua TP-PKK SBB mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa, kader kesehatan, serta pengurus PKK di tingkat desa agar mampu memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung pelaporan dan pemantauan program kesehatan masyarakat.
“Kita harus memiliki satu data yang sama agar seluruh program dapat berjalan terarah. Pemerintah desa, kader PKK, dan kader kesehatan perlu diberikan pendampingan serta pemahaman yang memadai sehingga dapat menjalankan tugasnya secara maksimal di lapangan,” tambahnya.
Ketua TP-PKK juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Tolong diperhatikan kader Posyandu. Mereka adalah garda terdepan yang langsung melayani ibu hamil, balita, dan masyarakat. Bukan hanya insentif yang perlu diperhatikan, tetapi juga fasilitas dan dukungan operasional yang mereka butuhkan,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan Rapat Advokasi Analisis Situasi INEY Fase II Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat bersama TP-PKK Kabupaten Seram Bagian Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, memperkuat peran keluarga dan masyarakat, serta mendukung berbagai intervensi yang berorientasi pada pencegahan stunting. (Diskominfo SBB)