AMBON-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada beberapa Kabupaten se-Provinsi Maluku yang digelar di Aula Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku pada Jumat (03/05/2024).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Hery Purwanto kepada masing-masing Kepala Daerah dan Ketua DPRD di setiap Kabupaten sekaligus menandatangani Berita Acara Serat Teriam (BAST) Laporan Hasil Pemeriksaan.
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Andi Chandra As’aduddin dan Ketua DPRD SBB Rasyid Lisaholit serta beberapa unsur Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Plt. Inspektur Ruslan Nai, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Achmad Wahyudi, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Linda P. J. Waliulu.
Hal yang perlu diketahui bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini memuat Opini yang mendasar atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mendapatkan pencapaian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu Tahun 2021 dan Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mendapatkan penolakan pemberian pendapat (Disclaimer of Opinion) yang artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak cukup untuk mendapatkan suatu pendapat dari Auditor.
Dalam sambutannya Pj. Bupati menyampaikan, “Penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam upaya perbaikan sistem pengelolaan keuangan. Kesuksesan ini menandai komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.”
“Kami juga menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dalam menjaga dan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa mendatang sehingga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tandas Beliau.
Menutup sambutannya Pj. Bupati mengingatkan, “Opini Wajar dengan Pengecualian bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari komitmen yang lebih kuat untuk terus lebih meningkatkan tata kelola keuangan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan semangat yang sama, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat siap untuk terus bertransformasi dan menghadapi tantangan-tantangan masa depan dengan keyakinan dan integritas yang tinggi.”