PIRU – Upaya memperkuat posisi Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai pusat pengembangan ekonomi hijau berbasis hutan terus dilakukan secara konsisten. Salah satunya melalui pelaksanaan Workshop dan Ekshibisi Produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang digelar pada Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mendorong inovasi, memperluas jejaring kemitraan, serta meningkatkan daya saing produk hasil hutan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Hatutelu, Piru ini mengusung tema “Penguatan Inovasi dan Daya Saing Produk Lokal Berbasis Hutan di Kabupaten Seram Bagian Barat” tersebut secara resmi dibuka oleh Plt. Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat, Indra Maruapey, yang mewakili Bupati SBB, Asri Arman.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan pada kesempatan itu, ditegaskan bahwa Kabupaten SBB merupakan kontributor terbesar Perhutanan Sosial di Provinsi Maluku. Hingga tahun 2024, dari total 168 SK Persetujuan Perhutanan Sosial di Maluku dengan luas lebih dari 181 ribu hektar dan menjangkau sekitar 33 ribu keluarga, Kabupaten SBB menyumbang sekitar 36 persen atau seluas 46.505 hektar yang memberikan manfaat langsung kepada kurang lebih 8.852 keluarga.
“Perhutanan Sosial di Kabupaten Seram Bagian Barat bukan sekadar program administratif, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan,” ungkap Inspektur.
Beliau juga menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hanya angka statistik, tetapi representasi dari komitmen bersama dalam membangun keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Kabupaten SBB sendiri dianugerahi kekayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang melimpah, mulai dari pala dan cengkih sebagai komoditas unggulan, hingga kopi, kenari, minyak kayu putih, serta gula aren sebagai produk turunan bernilai tambah.
Inspektur SBB juga menyampaikan keberhasilan ekspor perdana rempah ke Vietnam pada akhir tahun 2025 tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Solidaridad Indonesia dan PT Sinar Hijau Ventures (SHV).
“Keberhasilan ekspor ini membuktikan bahwa produk lokal Seram Bagian Barat memiliki kualitas dan daya saing untuk menembus pasar global. Ketika petani didampingi dengan baik dan dipertemukan dengan mitra yang tepat, maka kesejahteraan nyata dapat diwujudkan,” tegas Beliau.
Lebih lanjut dipaparkan bahwa lebih dari 1.000 petani telah terlibat aktif dalam rantai pasok berkelanjutan, sekitar 13.000 hektar hutan terlindungi melalui pengelolaan berbasis masyarakat, serta penguatan lebih dari 10 KUPS agar menjadi unit usaha yang mandiri dan profesional. Upaya tersebut juga berkontribusi terhadap agenda perubahan iklim dengan potensi serapan karbon mencapai 50.000 ton CO₂. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial di SBB tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga ekologis dan sosial.
Melalui workshop dan ekshibisi ini, Pemerintah Kabupaten SBB berharap terbangun kemitraan yang semakin kuat antara KUPS dengan pembeli, investor, dan sektor perbankan, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi dan manajemen usaha di tingkat tapak.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi yang mampu memperkuat inovasi, memperluas akses pasar, serta menjadikan produk hasil hutan SBB berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional,” ujar Inspektur.
Dengan semangat kolaborasi dan penguatan kelembagaan, Kabupaten Seram Bagian Barat optimistis Perhutanan Sosial akan terus berkembang sebagai motor penggerak ekonomi hijau di Bumi Saka Mese Nusa, sekaligus memperkokoh posisi daerah sebagai sentra produksi rempah dan komoditas hutan unggulan di Maluku. (Diskominfo SBB)