PIRU — Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar kegiatan Penyampaian Laporan Akhir Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk Konsultasi Publik, bertempat di ruang rapat lantai II Kantor Bupati SBB, Senin (22/12/2025).
Hadir langsung Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman didampingi oleh Sekretaris Daerah Leverne A. Tuasuun, serta turut dihadiri Tim Konsultan RP2KPKPK, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten SBB, para Camat, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati SBB Asri Arman menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh merupakan bagian strategis dari pembangunan daerah menuju hunian berkualitas dan berkelanjutan. Ia menilai RP2KPKPK menjadi dokumen operasional penting yang mengarahkan langkah pemerintah dalam penyelesaian persoalan permukiman kumuh secara terencana.
“Permasalahan perumahan dan permukiman kumuh merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan,” ujar Bupati.
Lebih lanjut ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan intervensi penanganan kawasan kumuh dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh pihak.
“Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berkomitmen untuk melakukan penanganan kawasan kumuh secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan,” ungkap beliau.
Bupati Asri juga menyoroti pentingnya masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar dokumen RP2KPKPK benar-benar implementatif dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
“Saya berharap melalui forum ini, seluruh pihak dapat berperan aktif memberikan masukan yang konstruktif sehingga RP2KPKPK yang disusun benar-benar berkualitas dan implementatif, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas hunian dan penyediaan infrastruktur dasar,” tutur Bupati.
Bupati menutup sambutan dengan ajakan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan amanat pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih baik di Kabupaten SBB.
“Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kolaborasi dan komitmen bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk terus bersinergi demi terwujudnya permukiman yang layak huni, sehat, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat,” tegas Beliau.
Melalui penyampaian laporan akhir ini, Pemerintah Kabupaten SBB optimistis dokumen RP2KPKPK akan menjadi dasar kuat dalam mengurangi kawasan kumuh melalui penguatan strategi perencanaan, rencana aksi, hingga sinergi pendanaan lintas sektor menuju pembangunan daerah yang lebih tertata. (Diskominfo SBB)